BoP: Langkah Politik atau Pengkhianatan Palestina?

 BoP: Langkah Politik atau Pengkhianatan Palestina?

Oleh Diyanatul Izzah

Indonesia menjadi salah satu negara yang bersedia menjadi keanggotan BoP atau Board of Peace, badan Internasional yang baru saja dibangun oleh Trump Januari lalu. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Presiden Prabowo dalam tanda tangan BoP Charter di Swiss pada Kamis, 22 Januari 2026 (Sc : Setneg.go.id). Bukan tanpa alasan, bergabungnya Indonesia ditujukan untuk berperan dalam perdamaian Gaza, “Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” kata Presiden Prabowo (Sc : presdien.go.ri).

Tidak dilakukan secara cuma - cuma, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Indonesia harus membayar US$ 1 miliar atau setara Rp 16,7 triliun apabila secara resmi menjadi anggota permanen BoP (Cnbcindonesia.com). Meski status Indonesia dalam keanggotan BoP diperdebatkan, menyerahkan uang yang tidak sedikit kepada lembaga Internasional seharusnya menjadi pertimbangan. Melihat kondisi Indonesia yang masih belum pulih dalam kesehjateraan seperti wilayah Aceh dan Sumatra yang belum 100% ideal. Belum lagi, penangkasan dana pendidikan membuat banyak masyarakat Indonesia memutuskan untuk berhenti sekolah.  

Status BoP sebagai lembaga perdamaian harus dipertanyakan. Menurut piagam dewan, Trumplah yang berkuasa dan memutuskan jalannya kebijakan BoP (Sc : ecfr.eu). Di sisi lain Trump memiliki kerjasama intensif dengan Israel, seperti bantuan militer hingga $6 Miliar (Sc : NBC.com). Di hadapan PBB, Trump juga seringkali melindungi Israel. Fakta ini mengungkap bahwa tidak mungkin Trump akan menjadi netral, melihat kecondongan presiden Amerika tersebut terhadap konflik Gaza. Hak veto yang dimiliki Trump atas kebijakan BoP seharusnya menimbulkan pertanyaan sekaligus kecurigaan, benarkah lembaga ini menuju pada perdamaian atau justru hanya alat untuk melancarkan misi mereka di Gaza?

Wajah Asli BoP 

Tanggal 11 Februari kemarin secara resmi Israel bergabung dalam Board of Peace. Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri Israel menghadiri undangan di Blair House untuk menandatangani sebagai anggota dewan (Sc : Metrotvnews.com). Di sisi lain publik mempertanyakan posisi Palestina yang tidak tercantum dalam lembaga. Publik pun buka suara, untuk apa sesungguhnya lembaga ini dibuat? Benarkah untuk perdamaian? Sedangkan warga Gaza sebagai wilayah yang disasar tidak diberikan ruang untuk hadir dan berdiskusi. 

Banyak warga Palestina menyuarakan penentangan keras terhadap BoP, mereka menganggap bahwa lembaga tersebut dirancang sesuai spesifikasi Israel dan AS dalam melayani visi jangka panjang Washington untuk Gaza, program ini dijuluki "Riviera Timur Tengah." Jaringan LSM Palestina (PNGO) dan Dewan Organisasi Hak Asasi Manusia Palestina (PHROC) menyatakan bahwa BoP akan memiliki kekuasaan yang luas atas keuangan, imigrasi, administeasi sipil dan rekontruksi di Gaza tanpa parsitipasi atau mekanisme pengawasan Palestina yang sah. (Sc : Muslimnews.com). Secara tidak langsung lembaga ini justru menjadi pelancar tujuan AS dalam menguasai Gaza, dengan mengusir penduduknya dan membangun gedung - gedung pencakar langit, AS telah merebut hak hidup warga Palestina khususnya Gaza. Bahkan parahnya saat pengesahan BoP di Swiss, serangan udara di Gaza masih terus dilakukan.

Sebelum BoP disepakati, Trump telah melakukan 20 perencanaan terhadap penghentian konflik di Gaza. Diskusi ini dilakukan bersama Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada November tahun lalu. Bisa disimpulkan isi dari 20 rencana itu akan menguntungkan posisi AS terhadap wilayah Gaza. Warga Gaza seakan tidak punya pilihan, mereka menjadi terpojok apabila perencanaan ini dilaksanakan. Sayangnya, penguasa negeri - negeri Muslim justru menjadi pendukung lembaga ini. Mereka menjadi pelengkap sekaligus penguat legitimasi ini. Posisi mereka yang bergandengan dengan AS adalah pengkhianatan terhadap warga Palestina khususnya Gaza. 

BoP akhirnya terlihat wajah aslinya. Bagi AS lembaga ini adalah kendaraan agar tujuan Trump terhadap konflik Gaza tercapai. Posisi AS yang condong terhadap Israel seharusnya membuka mata kita, dalam perencanaan ini, warga Gaza tidak akan diberikan pilihan. Gaza seakan hewan peliharaan yang harus tunduk pada majikan. Maka berdirinya ummat Islam bersanding dengan AS adalah bentuk pengkhianatan terbesar. Bentuk pengkhianatan terhadap segala usaha dan perlindungan pendahulu ummat Islam terhadap Baitul Maqdis. 

Tidak butuh BoP!

Dilansir dari The Muslim News, saat Trump mengumumkan BoP di Swiss, serangan udara masih terus berlanjut di seluruh Gaza. Ketika narasi perdamaian yang mereka buat, faktanya tidak tercermin pada aktivitasnya. BoP tak mampu untuk menghentikan bahkan satu hari tanpa serangan ketika lembaga ini disahkan. Jelaslah bahwa lembaga ini dibuat sebagai kendaraan untuk melancarkan kekejian Trump di Gaza. 

Palestina, dan Gaza secara khusus tidak membutuhkan lembaga ini. Yang mereka butuhkan adalah pembebasan. Pembebasan dari Zionis yang menjadi akar masalah konflik Gaza sampai detik ini. Bukan sekedar Oktober 2024, Israel telah melakukan serangan dan pengusiran semenjak sebelum tahun 1948. Bukan tanpa alasan, pasti ada tujuan mengapa Israel begitu serius menyerang Gaza hingga luluh lantak dan mereka telah merebut wilayah dari penduduk aslinya. 

Pembebasan akan secara nyata apabila penjajah keluar dari wilayah jajahan, tidak ada kendali wilayah yang dipegang oleh penjajah. Narasi kemerdekaan bagi Palestina harus juga didetaili, apakah tujuannya secara nyata untuk kebebasan Palestina atau hanya narasi ilusi untuk menenangkan ketegangan ummat? Jika kita terus percaya pada narasi kebebasan oleh Barat yang secara jelas memusuhi Islam, maka tidak akan pernah ada kedamaian yang mereka bawa untuk ummat Islam. Maka, harus ada satu kekuatan tandingan, yaitu bersatunya ummat Islam untuk melawan penjajahan dengan jihad fii sabilillah.

Tidak ada yang mustahil apabila ummat Islam bersatu. Al Qurthubi berkata tentang tafsir Qur'an surat Ali - Imran ayat 103,“Sesungguhnya Allah Ta’ala memerintahkan persatuan dan melarang dari perpecahan. Karena sesungguhnya perpecahan merupakan kebinasaan dan al jama’ah (persatuan) merupakan keselamatan.” [Al Jami’ Li Ahkamil Qur’an 4/159.] Allah telah memerintahkan ummat Islam untuk bersatu, sebagai bagian dari keselamatan. Bersatunya ummat Islam perlu satu komando dari seorang pemimpin, inilah yang disebut sebagai Khalifah. "Para ulama telah berijmak (bersepakat) bahwa wajib atas kaum Muslim mengangkat seorang khalifah. Kewajiban ini berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal." (Syarh Shahih Muslim, 12/231)

Melihat apa yang terjadi di Gaza dengan terancamnya Baitul Maqdis sebagai masjid suci ummat Islam, seharusnya ummat Islam memandang tugas pembebasan ini sebagai agenda utama atau qadhiyah masiriyah. Sebagai bentuk keseriusan ummat Islam dalam memperjuangkan dan menjaga kemuliaan Islam dengan menegakkan Daulah Islam atau bahasa kerennya Khilafah. Jika ummat Islam tidak serius atau berikhtiar dalam menegakkanya, maka kenyataan pahit bahwa Gaza musnah dan Baitul Maqdis runtuh harus kita terima. Maka, ummat Islam harus berjanji pada diri mereka untuk tidak membiarkan itu terjadi! "Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." (QS. Muhammad: 7). Wallahu A'lam []