Pejabat Amanah. Adakah di Sistem Kapitalisme?
Oleh Lismawati
Kekuasaan adalah sebuah amanah besar dalam Islam yang dijalankan dengan ketakwaan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Taala. Semata untuk menegakkan syariah dan mengurusi urusan rakyat. Di sistem pemerintahan kapitalisme saat ini, kekuasaan justru dipergunakan dan ditentukan oleh para pemilik modal.
Negara kerap hanya menjadikan dirinya sebagai regulator untuk kepentingan oligarki. Bukan lagi sebagai pelayan kebutuhan rakyat. Wajar jika dari sini lahirlah kebijakan-kebijakan yang memihak koorporasi dan menekan rakyat dengan besaran pajak, utang hingga harga kebutuhan pokok yang terus melonjak naik.
Kapitalisme Sumber Masalah
Narasi yang mengatakan bahwa Kapitalisme merupakan sistem ekonomi-politik mampu menciptakan kemakmuran, inovasi dan kebebasan individu justru tidak sesuai dengan realitas yang ada. Kapitalisme justru terbukti melahirkan kesenjangan, pengkhianatan serta oligarki kekuasaan. Politik menjadi kendaraan untuk memperoleh kekuasaan, memperkaya diri hingga bagi-bagi kursi. Benarkah demikian?
Masih segar di ingatan tentang kebijakan kontroversial UU Cipta Kerja Omnibus Law. Pemerintah dan DPR (wakil rakyat) melonggarkan aturan pesangon, mempermudah PHK, serta memberikan insentif besar bagi investor. Wajar jika hari ini gelombang PHK tidak lagi dapat dibendung, pengangguran dimana-mana. Sehingga rakyat makin menderita akibat hilangnya empati para penguasa.
Kerusakan Global dan Sistemik
Noam Chomsky mengingatkan bahwa demokrasi di era kapitalisme hanya lah ilusi yang dikendalikan oleh kepentingan koorporasi besar. Ini menunjukkan kerusakan dibawah kapitalisme. Jabatan bukan lagi amanah, melainkan investasi yang harus balik modal lewat rente, proyek atau konsesi bisnis. Wajar bila para pemimpin dan wakil rakyat berlomba-lomba menggemukkan diri sendiri.
Thomas Pikkety seorang ekonom mengatakan bahwa Kapitalisme cenderung menghasilkan kesenjangan ekstrem. Kekayaan akan terkonsentrasi pada segelintir orang, sementara mayoritas rakyat terpinggirkan. ketimpangan semakin jelas terindra.
Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), hampir 68 persen tanah dan kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh hanya satu persen kelompok.Yang kaya makin kaya, yang miskin makin banyak.
Pejabat Amanah hanya di Islam
Dalam pandangan Islam, kekuasaan sebagai amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak dihadapan Allah SWT. Karenanya, para pejabat dan pemerintahan Daulah Islam diatur oleh syariah agar tetap bersikap amanah, adil, bertanggungjawab dalam mengurus urusan rakyat.
Rasulullah Saw. bersabda,
فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
"Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus." (HR. al-Bukhari dan Muslim).
Makna ar-râ’i adalah al-hâfidz al-mu’taman (penjaga, pemelihara, wali, pelindung, pengawal, pengurus, pengasuh yang diberi amanah).Penguasa/pemimpin wajib mewujudkan kemaslahatan siapa saja yang berada di bawah kepemimpinannya.
Dalam Islam politik bukan sebagai wasilah untuk mencari kekuasaan demi kepentingan pribadi, partai atau elit tertentu. Politik dalam Islam berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat dijalankan sesuai syariah Allah SWT. Sekaligus sebagai alat perjuangan dakwah. Negara pun akan melindungi rakyatnya dari semua kezaliman, kejahatan, kemaksiatan, dan tindakan apa pun yang membahayakan. Serta memberikan kesejahteraan yang tidak pernah ada di sistem manapun selain Islam.
Maka, sistem manakah yang membentuk pejabat amanah? Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta’ala ataukah kapitalisme buatan manusia yang telah nyata kegagalannya?
Allah Swt. berfirman,“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”
Wallahu A'lam.
Artikel Lainnya: https://muslimahfaith.blogspot.com/2025/05/awas-judol-menjerat-generasi.html
0 Komentar